DIALEKSIS.COM | Kutacane - Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan ini muncul menyusul belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) memasuki babak baru. Ketua Umum Komite Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA), Zam Zam Mubarak, menyambut antusias terbitnya Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026 yang memuat agenda strategis terkait penataan dan pemekaran daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tengah - Ketua Umum Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA), Zam Zam Mubarak, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gayo Lues menjadi penanda penting arah kebijakan baru pemekaran wilayah di Indonesia, khususnya bagi perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Kabupaten Aceh Tengah menyatakan semangat baru dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi ALA menyusul rencana pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah paling lambat pada Januari 2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai provinsi baru kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Hasan Basri, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, menilai isu ini telah "diremehkan" oleh elit politik yang tidak serius memperjuangkannya. Dalam wawancara eksklusif, ia menyoroti lemahnya gerakan advokasi dan ketidakjelasan komitmen pemangku kepentingan.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Tokoh masyarakat Aceh Tengah, Muchlis Gayo, SH, MSi, mengkritisi efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selama dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya Senin (28/4/2025), ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini, yang diatur dalam Pasal 183 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh, benar-benar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Aceh bila ingin bebas dari prediket miskin yang selama ini disandangnya, wilayah ujung barat pulau Sumatera ini harus dipecah menjadi dua wilayah. Di Aceh harus lahir provinsi baru, Aceh Leuser Antara.
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mencakup enam Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam kembali mencuat pascapertemuan Komite Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA) beberapa waktu lalu. Meski mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan masyarakat, rencana ini menuai kritik tajam dari akademisi yang menilai pemekaran bukan solusi fundamental bagi ketimpangan pembangunan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komite Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Pusat mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat hilirisasi ekonomi strategis Aceh, yang hingga kini dinilai belum optimal mengelola potensi sumber daya alam (SDA).
